Pajak Penghasilan Pasal 21 part 2

6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :


a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;


b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang

 diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 

yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit).


c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

 disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan

 penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;


d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga

 amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.


e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya

 di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

Lain-Lain


1. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik

 diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang 

pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima

 Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.


2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk

 penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.


3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, 

maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi 

kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti

 bekerja atau pensiun.
4
. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong

 Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada 

permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif dan Penerapannya


1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan

 calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan

 tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

. PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
- Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan 

bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi 

iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari

 penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan)

; dikurangi PTKP.
- Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi 

PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan

 bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa,

 dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya 

dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan

 jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, 

gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana 

pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan

 penghasilan bruto

3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter,

 konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 x 50% dari 

perkiraan penghasilan bruto - PTKP perbulan

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai

 tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari 

tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak

 di bayarkan secara bulanan, maka PPh 

Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari 

penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim 

jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat

 dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya

 dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

 yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.
- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.
- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.
- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000.
Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima  honorarium dan imbalan

 lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah

 dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final,

 kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu

 kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

7. PTKP adalah :

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp.   1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp.   1.320.000,-

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%