Nota Keuangan & Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012

Presiden RI Susilo Bambang Yudhono telah menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 di depan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2012.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2012, yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, kebijakan alokasi anggaran belanja Negara dalam RAPBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (globally connected dan domestically integrated), mendorong percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk melibatkan unsur swasta, serta mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal melalui 4 klaster penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta mengoptimalkan pengelolaanpembiayaan secara hati-hati (prudent) dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif.

Alokasi belanja Pemerintah Pusat 2012 difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap :

1. peningkatan belanja infrastruktur;
2. pelaksanaan klaster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama;
3. program perlindungan sosial dalam bentuk program Jamkesmas, program keluarga harapan (PKH), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), BOS, dan raskin;
4. peningkatan belanja untuk bidang perekonomian yang ditujukan untuk perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas;
5. implementasi anggaran berbasis kinerja oleh K/L dengan pendekatan pencapaian output dan outcome;
6. peningkatan kemampuanpertahanan menuju minimum essential force;
7. perbaikan kesejahteraan aparatur Negara dan perluasan kebijakan reformasi birokrasi;
8. pengendalian pengangkatan PNS pusat dan daerah dengan mengarahkan kepada kebijakan zero growth;
9. pengalokasian anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran;
10. peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara; serta
11. pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan mengarahkan pemanfaatan anggarannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka postur RAPBN 2012 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut :

1. Pendapatan negara dan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun (15,9 persen terhadap PDB), yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp123,0 triliun (10,5 persen) dari target APBN-P tahun 2011. Kenaikan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.
2. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp1.418,5 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu anggaran belanja negara dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan sebesar Rp954,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp45,9 triliun atau 5,1 persen dari paguAPBN-P 2011. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp464,4 triliun, yang berarti naik Rp51,9 triliun atau 12,6 persendari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun.
3. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp125,6 triliun (1,5 persen terhadap PDB).
4. Pembiayaan defisit RAPBN 2012 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) yang diperkirakan sebesar negatif Rp0,3 triliun.

Pidato Presiden Penyampaian NK RAPBN 2012

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami berbagai guncangan, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Kondisi ini dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, terutama perubahan dalam asumsi ekonomi makro seperti harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi di AS dan Eropa serta negara-negara Asia seperti Jepang, China, dan India perlu diwaspadai dan diantisipasi sehingga tidak mengganggu perekonomian nasional. Dalam menyusun RAPBN 2012, Pemerintah berpedoman pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yaitu: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Secara umum, ringkasan RAPBN 2012 meliputi pokok-pokok besaran sebagi berikut: (1) Pendapatan Negara dan Hibah; (2) Belanja Negara; (3) Defisit; dan (4) Pembiayaan Anggaran. Dalam RAPBN 2012, defisit anggaran diperkirakan mencapai 1,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah berencana menggunakan sumber pembiayaan dalam negeri (Surat Berharga Negara/SBN) dan sumber pembiayaan luar negeri (pinjaman program dan pinjaman proyek). Pemerintah berusaha melakukan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 25 persen pada akhir tahun 2011 menjadi sekitar 24 persen pada akhir tahun 2012. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB, dapat lebih memperkuat struktur ketahanan fiskal, sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, di tahun-tahun mendatang kebutuhan belanja negara akan bertambah besar. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa komposisi anggaran belanja negara, masih banyak didominasi belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, menjadi terbatas. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan dana dalam RAPBN 2012 untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Poin-poin penting tersebut disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2012 di hadapan siding paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2011.