Semakin fokus mencapai tujuan strategis dengan balanced scorecard

Liputan workshop Cascading Balanced Scorecard Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five
Jakarta, perbendaharaan.go.id. “Seiring dengan Program Reformasi Birokrasi, salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja adalah penggunaan sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard atau BSc.BSc sebagai alat manajemen kinerja, pada praktiknya akan menerjemahkan visi dan misi organisasi pada suatu yang terukur secara objektif dan realistis untuk dicapai. Sehingga, penerapan BSc pada dasarnya akan mempermudah suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dengan diterapkannya manajemen kinerja berbasis BSc, Ditjen Perbendaharaan diharapkan semakin fokus dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkannya.” Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro ketika memberikan pengarahannya mewakili Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dalam acara pembukaan Workshop Cascading Balanced Scorecard Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di Jakarta (23/5/2011).

Pada kesempatan terpisah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Didyk Choiroel menegaskan adanya urgensi untuk segera mengimplementasikan BSc sampai dengan level Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five. “Target awalnya memang baru sebatas mengetahui dan menyusun metodologinya, serta menetapkannya dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five. Target berikutnya baru mengenai tata kelolanya dan keterkaitannya dengan Kemenkeu-One, Kemenkeu-Two, dan Kemenkeu-Three. Bagaimana mendudukkan ada di mana fungsi kita dan menggambarkan betapa strategisnya substansi pekerjaan kita dalam peta organisasi eselon I dan II. Penyusunan Kemenkeu-Fourdan Kemenkeu-Five menjadi sebuah keharusan agar tercipta sinergi antara fokus kinerja yang ingin dicapai pimpinan organisasi dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit dibawahnya,”ungkapnya.

“Hal yang krusial dalam penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama- red.) adalah mendiagnosis kembali apakah pekerjaan yang kita lakukan penting buat organisasi atau hanya penting untuk kita. Pencapaian visi dan misi Kemenkeu harus tercermin melalui pencapaian IKU. Bila pekerjaan tidak ada hubungannya dengan IKU berarti pekerjaan itu penting bagi kita tetapi tidak penting bagi Kemenkeu,” terangnya.

Workshop diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pegawai Ditjen Perbendaharaan tentang konsep BSc. Untuk itu, perlu dilakukan internalisasi  konsep BSc pada seluruh pegawai dan pejabat Ditjen Perbendaharaan, khususnya para pejabat eselon IV yang akan dibebankan tanggung jawab untuk menyusun Kemenkeu-Fourdan Kemenkeu-Five.Penyusunan Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Fivemenjadi keharusan, agar tercipta sinergi antara fokus kinerja yang ingin dicapai pimpinan organisasi dengan kinerja yang dilaksanakan oleh unit dibawahnya.

Workshop diselenggarakan bekerjasama dengan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), dalam hal penyediaan materi dan narasumber. Adapun pesertanya terdiri dari pertama,peserta dari Kantor Pusat, yaitu manajer kinerja, administrator pengelola IKU, pejabat eselon IV yang ditunjuk; kedua,peserta dari kantor wilayah, yakni manajer kinerja (kabag umum), administrator  pengelola  IKU,  petugas operator yang ditunjuk; ketiga, peserta dari KPPN, antara lain: kasubbag umum dan pelaksana yang ditunjuk sebagai operator.

Sebelumnya Kasubbag Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja Arif Kurniadi dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyusunan Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five pada tahun 2011. “Acara workshop ini dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu Medan, Balikpapan,Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Denpasar. Untuk di Jakarta dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama pada tanggal 23 sampai dengan 25 mei dan tahap kedua berlangsung pada tanggal 26 sampai dengan 27 Mei,” imbuhnya.

undefined: undefined »

Tata Suntara : Kita Akan Mengembangkan Foreign Exchange Management

Liputan Bimtek Aplikasi Perencanaan Kas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Perencanaan Kas merupakan sebuah hal yang baru sehingga diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak. Maka dari itu untuk memantapkannya Ditjen Perbendaharaan menggadakan Bimtek Aplikasi Perencanaan Kas dengan mengundang perwakilan dari KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Bimtek ini dibagi menjadi dua angkatan, yaitu angkatan I tanggal 19 s.d 21 Juni dan angkatan II tanggal 21 s.d 23 Juni 2011.

Dalam kesempatan membuka kegiatan Bimtek Aplikasi Perencanaan Kas, Direktur PKN selaku Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara, menyampaikan bahwa perencanaan kas bagi satuan kerja sangat penting, maka dari itu KPPN harus menyampaikan kepada semua satker di daerah agar satker dapat membuat perencanaan kas dengan benar.

“Kalau disatker ada yang namanya Aplikasi Forecasting Satker (AFS), di KPPN dengan nama Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) maka dikantor pusat mempunyai Cash Planning Information Network yang  melibatkan beberapa ditjen. Jadi selain mengumpulkan data dari KPPN, Ditjen Perbendaharaan dipusat juga mengumpulkan data-data dari selon I yang terlibat dalam pelaksanaan APBN, yang data-datanya akan digabungkan menjadi perencanaan kas nasional yang akan dipakai oleh Kementerian Keuangan - Ditjen Perbendaharaan untuk mengambil sebuah kebijakan” demikian Tata Suntara menjelaskan.

“Kita selain punya rupiah juga mempunyai valuta asing yang harus dikelola,  sampai dengan saat ini kita sedang mengembangkan Foreign Exchange Management, yang akan digunakan untuk me-manage valuta asing yang miliki sehingga dapat menguntungkan bagi negara ” imbuhnya.

Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan, menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang arti penting perencanaan kas sekaligus mengawali penerapannya yang direncanakan berlaku efektif mulai tahun 2011 bagi satker/satuan lembaga. Materi Bimtek disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya, M. Abdul Kobir dan Wibawa Pram Sihombing.

undefined: undefined »

Presiden: Anggaran Pertanian 2011 Rp16,7 Triliun

Tenggarong (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan anggaran untuk sektor pertanian di tanah air pada 2011 mencapai Rp16,7 triliun, atau mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

"Besarnya penganggaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian bagi pengembangan pertanian di Indonesia," ujar SBY saat dialog dengan Peserta Pekan Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan melalui video conference di GOR Pencak Silat Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kaltim, Rabu.

Dialog ini digelar panitia Penas sebagai bagian dari pelaksanaan hari puncak Penas XIII 2011. Dialog yang dipandu Menteri Pertanian Suswono ini dihadiri sejumlah gubernur dari berbagai provinsi, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Indonesia.

Pemerintah, katanya, telah berkomitmen melaksanakan program revitalisasi sektor pertanian, guna mendukung kesuksesan program ini harus diberikan alokasi anggaran yang memadai.

Menurut dia, pemerintah terus meningkatkan anggaran pada sektor ini dari tahun ke tahun, sedangkan anggaran sebesar Rp16,7 triliun yang tentunya mengalami peningkatan lebih dari 100 persen itu, belum termasuk anggaran yang diposkan ke departeman lain yang terkait.

Dia juga meminta semua pihak, jika melihat jumlah anggaran pertanian hendaknya juga dilihat anggaran yang berada di pos lain, karena untuk pembangunan pertanian ini bukan hanya terpos di Kementerian Pertanian saja.

Anggaran pertanian itu bisa juga berada di Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembangunan irigasi, serta kementerian lain yang juga berkorelasi dengan pertanian.

Bahkan, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk berbagai subsidi, seperti subsidi pupuk, benih dan lainnya yang tidak masuk dalam anggaran yang sebesar Rp16,7 triliun itu.

Banyaknya anggaran ini dimaksudkan agar pelaksanaan pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan para pelakunya, khususnya para petani dan nelayan, serta para pelaku usaha lain yang terkait.

Indonesia, katanya, merupakan negara yang memiliki kawasan sangat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Bahkan, melalui program revitalisasi sektor pertanian akan menjadi momen penting untuk kebangkitan dan kejayaan pertanian Indonesia.

"Dari adanya dukungan dana yang tiap tahun terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, diharapkan bisa memberikan dorongan dan semangat para pelaku sektor ini untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya," ujar presiden

US$ 7.7 Billion Surplus in Payment Balance

TEMPO Interactive, Jakarta:Bank Indonesia has reported that Indonesias payment balance in the first quarter this year was a surplus of $US7.7 billion, higher than US$ 6.6 billion during the same period last year. The ongoing transaction as well as the capital and financial transactions all contributed positively to the surplus.

During the first quarter of 2011, there was a US$ 1.9 billion surplus in the ongoing transaction. The capital and financial transactions in the first quarter of 2011 produced a US$6.2 billion surplus. This was supported by direct investment performance and portfolio, said Bank Indonesias spokesperson Difi Ahmad Johansyah.

Ministrys Budget Still Low

The Finance Ministrys treasury director general Agus Suprijanto said the absorption of capital expenses until mid-May was still low. The ministry and institutions capital expenses are only between 8 10 %. Yet, Deputy Finance Minister Anny Ratnawati has targeted capital expenses in the first semester to reach 30%. The capital expenses are still bad, said Agus last weekend in Jakarta.

Looking at the low realization, Agus doubts he can optimize capital expenses according to the 30% target. Total capital expenses in this years state budget reached Rp135.85 trillion. The low capital expense absorption, he said, was due to user concerns about corruption. People are afraid to spend it, yet the guideline is clear, he said.